5 Fakta Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta
Fakta-fakta ini mengungkap spesifikasi baju mewah Anggota DPRD Tangerang dari 4 merk brand fashion dunia sampai harga pakaian per setel.
Suara.com - Pengadaan baju dinas Anggota DPRD Kota Tangerang tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Anggota DPRD Tangerang membuat pakaian dinas mewah buatan Louis Vuitton seharga Rp 675 juta.
Hal ini diungkapkan oleh Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo. Ia menjelaskan pihaknya menyiapkan empat bahan, salah satunya dari Louis Vuitton.
“Iya benar, ada empat bahan, salah satunya Louis Vuitton. Hasilnya itu kita evaluasi sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK). Setelah itu, kita akan mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan,” ujar Hadi saat dihubungi, Senin (10/8/2021).
Suara.com telah mengumpulkan berbagai fakta mengenai rencana Anggota DPRD menggelontorkan ratusan juta untuk baju dinas mewah. Berikut 5 faktanya:
Baca Juga: Ironi! Anggota Dewan Tangerang Minta Pakaian Dinas Bahan Louis Vuitton
- Anggaran Baju Dinas Naik Dua Kali Lipat
Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4/lelang, anggota DPRD Kota Tangerang menyiapkan anggaran Rp 675 juta di tahun 2021 khusus pengadaan baju dinas. Anggaran ini ternyata meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Tercatat pada tahun 2020, anggaran baju dinas berjumlah Rp 312,5 juta. Meski sudah naik dua kali lipat, nyatanya Sekretaris DPRD Kota Tangerang masih tidak mengetahui perbedaan kualitas bahan pakaian tahun ini dengan tahun 2020.
Jumlah tersebut masih ditambah dengan ongkos menjahit, yang mencapai Rp 600 juta. Sehingga total anggaran untuk pengadaan baju dinas Anggota DPRD Tangerang mencapai Rp 1,275 miliar.
- Spesifikasi Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang
Baca Juga: Harga Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta
Baju dinas Anggota DPRD Tangerang ini memiliki bahan premium dari merk fashion ternama dunia. Hadi Sudibjo menjelaskan ada 4 merk yang akan dipakai.
Anggota DPRD Tangerang akan memakai baju dinas merk Louis Vuitton untuk dinas harian. Lalu merk Lanificio Di Calvino untuk baju dinas resmi.
Mereka juga masih mendapat tambahan baju dinas harian merk Theodoro. Terakhir, Anggota DPRD Tangerang juga diberi baju dinas lengkap merek Thomas Crown.
- Jatah Baju Mewah Bagi Setiap Anggota Dewan
Anggota DPRD Tangerang akan mendapatkan 4 jenis pakaian. Diantaranya pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH) masing-masing satu setel, pakaian dinas harian (PDH) dua setel.
Dengan begitu, masing-masing anggota dewan akan dapat 5 setel baju dinas mewah per orang. Baju dinas itu akan diberikan ke 50 Anggota DPRD Tangerang, sehingga total ada 250 bahan pakaian.
Jika dihitung dari anggaran yang disediakan, maka satu setel baju dinas mencapai Rp 2,7 juta. Jumlah itu jika ditambah dengan ongkos jahit, maka mencapai Rp 5 juta untuk satu baju anggota DPRD.
- Ketua DPRD Tangerang Tidak Tahu
Anehnya, Ketua DPRD Tangerang Gatot Wibowo tidak mengetahui mengenai pengadaan baju dinas mewah tersebut. Ia justru melemparkan persoalan ke Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warga baju dinas anggota dewan. Tentunya, hal ini semakin memicu kontroversi pengadaan baju dinas Louis Vuitton tersebut.
- Pengadaan Baju Dinas Diikuti Empat Perusahaan
Berdasarkan situs https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4, terdapat empat peserta lelang yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan baju dinas Anggota DPRD Kota Tangerang itu.
Keempat peserta adalah PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai 671.250.000.
Akhirnya, lelang pengadaan baju dinas itu dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa. Hasil pemenang itu telah ditentukan pada 21 Juli 2021 lalu.
Louis Vuitton Jadi Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang, Ketua Dewan : Kami Tak Pernah Tunjuk Merek Tertentu
Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo, membantah bila pihaknya memilih merek Louis Vuitton (LV) sebagai standar pembuatan baju dinas Tahun 2021 ke-50 anggota DPRD Kota Tangerang.
“Saya luruskan dulu, kita DPRD, tidak pernah menunjuk merk tertentu,” kata Gatot, Selasa (10/8/2021).
Dia juga mengaku tidak pernah memakai pakaian berlabel produk pakaian dari Prancis tersebut dalam kesehariannya bertugas sebagai wakil rakyat Kota Tangerang. Gatot juga mengaku tidak mengetahui merk tersebut berasal dari mana.
“Kalau perkembangan soal merek saya enggak ngerti dari mana itu,” katanya.
Menurut dia, lelang pembuatan baju seragam berjalan sesuai aturan dan setahun sekali. Dan anggarannya pun sudah disahkan dalam rapat pleno.
“Saya juga bingung, ini juga ramai setelah adanya pemenang lelang, bukan dari awal proses lelang,” kata dia.
Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Pakai Louis Vuitton, Begini Klarifikasinya
Pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang tengah ramai dibahas oleh masyarakat. Pasalnya, baju-baju dinas anggota DPRD tersebut menggunakan bahan baju merek-merek mewah, seperti Louis Vuitton hingga Thomas Crown.
Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang mencapai Rp 675 juta. Tak hanya itu, terdapat anggaran belanja ongkos jahit pakaian Dewan hingga mencapai Rp 600 juta.
Memang dalam situs tersebut tidak tampak keterangan merek pakaian dinas dengan harga ratusan juta tersebut. Namun baju dinas berbahan merek mewah itu dikonfirmasi langsung oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Hadi Sudibjo. Adapun bahan-bahan pakaian yang akan digunakan, yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap.
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo pun angkat suara terkait ramainya pengadaan baju dinas bermerek tersebut. Dia menyebut pihak DPRD Kota Tangerang sebetulnya tidak pernah menunjuk atau menyebut merek saat pengadaan baju dinas tersebut.
“Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti, tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang,” kata Gatot saat dihubungi, Selasa (10/8/2021).
Gatot pun mengaku bingung lantaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini baru ramai setelah pemenang tender sudah diumumkan. Dia juga mengaku heran lantaran seluruh DPRD kabupaten/kota hingga provinsi seluruh Indonesia juga melakukan pengadaan ini.
“Kita DPRD nggak pernah nyebut merek, itu yang perlu kita luruskan dari awal, kedua bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses, karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali, seluruh DPRD Kabupaten Kota se Indonesia juga mengadakan, termasuk DPRD Provinsi, dan untuk asas keadilan tolong dicek juga dong,” jelasnya.
Gatot lantas mengungkap sebetulnya DPRD Kota Tangerang terbuka ketika ada pihak yang mempersoalkan atau memberi masukan saat proses lelang pengadaan. Dia menyebut beberapa pengadaan juga sempat dibatalkan saat proses lelang.
“Saya kasih contoh ketika kendaraan saya Camry, itu 2 kali gagal lelang, tapi karena ada yang mengingatkan, saat proses, ya saya batalkan, tapi dipersoalkan ketika proses, kemudian juga sama Gedung DPRD Rp 40 miliar, jadi kami terima kasih atas masukannya gitu, cuma kadang kita bingung kenapa ramai dan diramaikan saat ada pemenang lelang, bukan saat proses lelang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gatot menyebut proses lelang pengadaan baju tersebut berlangsung 2 minggu yang lalu. Saat itulah, kata dia, tidak ada pihak yang mempersoalkan.
“Nggak denger ada komplain apa-apa, ini sekitar minggu minggu kemarin, 2 minggu-an lah, bisa dicek ya, pokonya pasca pengumuman itu baru ramai, bukan proses lelang, jadi sudah tampil ada pemenang itu baru ramai. Saat itu ada penawaran dari berbagai macam orang, biasa aja, nggak ada hiruk pikuk gini ,makanya saya bingung ada apa ya,” sebutnya.
Dia sekali lagi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan atau menyebut merek terkait pengadaan baju dinas tersebut. “Kita DPRD tidak pernah menyebut merek, kebebasan itu anggaran diperlukan, mungkin saja analisis saya ketika mengajukan penawaran spesifikasi, bisa aja dari situ, makanya saya bilang dari kemarin LPSE dicek, sekretariat dicek, hal teknis kita nggak urusin, bukan lempar tanggung jawab, tapi kita nggak urusin hal teknis DPRD,” imbuhnya.
Tonton juga Video: Lepas Baju Dinas, Gibran Blusukan ke Pasar Gede Solo
[Gambas:Video 20detik]